Tragedi Santa Cruz, Sejarah Kekerasan di Timor Leste, dan Bagaimana Terjadi

Patung Tragedi Snta Cruz, 12 November 1991

Dilipost.com – Berita beredar di Timor Timur tiga bulan sebelum Natal 1991 bahwa sebuah delegasi parlemen dari Portugal berencana mengunjungi wilayah itu. Menurut rencana, dua belas jurnalis internasional akan mengikuti kedatangan mereka. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa hal ini akan memicu peristiwa yang akan menjadi catatan sejarah kekerasan militer Indonesia di Lorosae.

Pemerintah Soeharto kemudian menolak rencana Portugal ini. Di dalam negeri, "jurnalisme dibungkam dan harus menggunakan sastra untuk bisa berbicara", kata Seno Gumira Ajidarma, mantan reporter Jakarta, bahwa Indonesia tidak setuju dengan kunjungan jurnalis.

Dalam beberapa hari, para pemuda yang berjuang bawah tanah (klandestin) di Timor Leste sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Portugal. Intelijen Indonesia tahu tentang gerakan klandestin mereka. TNI terus mengawasi orang-orang yang membuat spanduk untuk menyambut delegasi Portugal di Gereja Moteal Dili.

Pada malam 27 Oktober 1991, para aktivis pro-kemerdekaan diejek dan diprovokasi oleh sekelompok provokator yang ditugaskan oleh intelijen Indonesia. Di malam itu juga, anak-anak muda Timor Leste terpancing, dan perkelahianpun terjadi.

Di dekat gereja Moteal pada pagi 28 Oktober 1991, mayat aktivis muda pro-kemerdekaan Sebastiao Gomez ditemukan tergeletak.

Pagi 12 November 1991, tepat 34 tahun lalu, ribuan umat Katolik Timor Leste menghadiri misa arwah dipimpin oleh Pastor Alberto Ricardo di gereja Moteal Dili.

Pukul 07.00 waktu setempat, sekitar lima ratus orang keluar dari gereja dengan spanduk bergambar pemimpin gerakan pro-kemerdekaan Timor Leste, Xanana Gusmao. Mereka berlari sambil berteriak, "Timor Leste! Timor Leste! Timor Leste!" Iringan pengunjuk rasa berjalan sekitar empat kilometer menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomez dimakamkan.

Menurut Paul R. Bartrop dan Steven Leonard Jacobs dalam Modern Genocide (2014), tentara Indonesia, yang terdiri dari pasukan Kompi A Brimob 5485, Kompi A dan Kompi D Batalion 303, serta Kompi campuran, bersiaga di pemakaman Santa Cruz, mengenakan pakaian preman yang dibuat pada malam sebelumnya. Selain itu, Batalion 744 dan Kodim 1627 juga ada di sana.

Suasana menjadi kacau saat itu, seperti yang digambarkan dalam rekaman video yang dibuat oleh jurnalis Inggris Max Stahl. Suara sirine dan tembakan meledak di telinga. Para pengunjuk rasa berlari tunggang-langgang. sementara orang lain mencari sesuatu yang tempat bersembunyi di antara nisan Santa Cruz.

Tentara Indonesia menembak massa dengan membabi buta, diikuti dengan berondongan senapan otomatis selama beberapa menit, menurut kesaksian yang ditulis oleh Paul R. Bartrop. Tentara Indonesia menembak ke tengah kerumunan, membunuh aktivis pro-kemerdekaan di punggung mereka saat mereka mencoba melarikan diri. Di area pemakaman, tentara lainnya menendang dan menusuk korban luka dan sejumlah orang yang bersembunyi.

Di buku Eurico Guterres: I am Nobody (2015), Hukmman Reni mengatakan, "Dalam Laporan Dewan Kehormatan Militer, Peristiwa 12 November itu menewaskan 50 warga sipil Timor Timur. Tetapi laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas kena peluru tentara Indonesia." Investigasi menyeluruh tentang perlawanan bawah tanah di Timor Timur bahkan menemukan jumlah kematian 273 orang.

Mata dunia terbuka, menurut video Max Stahl. Video insiden Dili, Cold Blood: The Massacre of East Timor, dinobatkan sebagai video terbaik dalam kategori hak asasi manusia oleh Amnesty Internasional pada tahun 1992.

Para aktivis Timor Timur di luar negeri yang sebelumnya tidak mendapat perhatian, sekarang mendapatkan perhatian kembali. Di Sejarah kecil "Petite Histoire" Indonesia (2004), Rosihan Anwar mengatakan bahwa pembantaian di Dili menyebabkan masalah hak asasi manusia di atas agenda internasional.

Terangnya, "Para aktivis Timor Timur yang beroperasi di luar negeri, terutama Ramos Horta, memperoleh perhatian internasional."

Rosihan Anwar tidak salah. Rebecca Strating, seorang pakar politik Australia, mengatakan dalam Social Democracy in East Timor (2015) bahwa setelah peristiwa Dili, senator AS meminta Presiden George Bush untuk membantu Timor Timur menentukan nasibnya sendiri dengan memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda resolusi Majelis Umum PBB.

Jakarta menanggapi tekanan internasional terhadap Timor Timur, terutama Amerika Serikat, dengan mengubah struktur kepemimpinan militernya. Pada awal tahun 1992, Dewan Kehormatan Militer (DKM) Mabes AD memecat Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayjen Sintong Panjaitan, Pangkalakops Timor, dan seluruh Asisten Pangkolakops, termasuk Danrem 164/Wira Dharma dan Dandim 1827/Dili.

Di buku Hendra Subroto, Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009), Sintong mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam Insiden 12 November di Dili. Dia percaya bahwa pihak ketiga inilah yang menyebabkan kekerasan militer di Santa Cruz. Sintong tidak menjelaskan dengan jelas siapa pihak ketiga.

Sementara itu, Prabowo Subianto, mantan Komandan Kopassus yang pernah bertugas di Timor Timur, menyatakan bahwa penyerangan di Santa Cruz tidak taktis secara militer.

Prabowo berkata kepada jurnalis Amerika Allan Nairn, "Anda tidak semestinya membunuh warga sipil di depan pers internasional," seperti dikutip dari alannairn.org.

"Komandan-komandan itu bisa membantai di desa-desa terpencil yang tidak diketahui orang, tapi bukan di ibu kota provinsi!" katanya.

Jakarta terus melakukan operasi militer di Timor Timur meskipun beberapa komandan yang diduga terlibat dalam Santa Cruz dipecat dari jabatannya. Dalam East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia (2000), Stephen McCloskey bahkan mengatakan bahwa setelah Pembantaian Dili, Departemen Luar Negeri AS mengizinkan penjualan 300 jenis peralatan militer ke Indonesia. Beberapa item yang dijual termasuk alat komunikasi dan suku cadang pesawat tempur, serta senapan mesin dan M-16.

Dengan dukungan ini, tentara Indonesia, dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno, dengan mudah dituduh melanggar HAM dan menangkap pemimpin kemerdekaan Timor Timur Xanana Gusmao pada 20 November 1992, setahun setelah peristiwa berdarah di Santa Cruz.
Dalam sebuah pernyataan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1994, Rebecca Strating menyatakan bahwa Amnesty International, bersama dengan lembaga hak asasi manusia lain di Asia Pasifik dan Inggris, menyesalkan pembantaian Santa Cruz dan pemenjaraan Xanana Gusmao.

Karena tekanan dari lembaga hak asasi internasional, Indonesia terus melakukan operasi militernya untuk menghapus "krebo-krebo hutan", sebuah istilah yang digunakan untuk kombatan Fretelin yang disematkan oleh ABRI. Tentara Indonesia baru keluar dari Lorosae ketika Timor Leste menjadi negara merdeka pada tahun 1999.

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Timur melakukan penelitian yang dipublikasikan oleh Washington Post pada 25 Januari 2006. Studi komisi itu menyimpulkan bahwa Amerika Serikat seharusnya bertanggung jawab atas dukungannya kepada Indonesia sejak pertama kali menyerang Timor Timur pada Desember 1975 dan selama 24 tahun mempertahankannya. Lebih dari 100.000 orang tewas sebagai akibat dari invasi ini, setidaknya. (*/red)