Selama 27 Tahun Sengketa Batas RI-Timor Leste, Gubernur NTT Menunggu Instruksi dari Pusat

Gubernur Propinsi NTT, Melkiades Laka Lena (Foto: Golkarpedia)

Kupang - Di Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia dan Timor Leste masih berselisih di perbatasan darat. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas sengketa perbatasan, kata gubernur NTT Melkiades Laka Lena.

 

Ada 243 kepala keluarga (KK) dari Timor Leste yang tinggal di Naktuka. Masyarakat Indonesia, terutama Amfoang, yang menganggap Naktuka telah lama berada di wilayah Indonesia, menentang keras keberadaan mereka.

Sementara itu, Yosef Lede, bupati Kupang, menyatakan bahwa selama 27 tahun belum ada konsensus atau kejelasan tentang batas Noelbesi-Citrana.

 

Hal ini menyebabkan persepsi yang berbeda, yang akhirnya menyebabkan ratusan keluarga Citrana Oecusse Timor Leste mengklaim wilayah persawahan di wilayah Naktuka.

Yosef mengatakan bahwa pemerintah Pusat, melalui Kementreian Luar Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, harus fokus pada menyelesaikan segmen Noelbesi-Citrana dan menginterpretasikan kesepakatan budaya dalam Perjanjian Bokos pada 2017 sebagai dasar untuk mempertahankan teritori NKRI.

 

Yosef Lede menyatakan, "Sebagai kepala daerah dan orang-orang yang tinggal di Amfoang, kami sangat mengharapkan negara hadir supaya status wilayah itu jelas dan masyarakat kita yang ada di sana memiliki kepastian."

Dia berharap konflik dapat diselesaikan secepat mungkin agar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Oepoli yang sudah direncanakan oleh pemerintah dapat dimulai.

 

Kami adalah wilayah yang terletak di antara dua negara, dan kami sangat berharap pempus (pemerintah pusat) bisa menyelesaikannya dengan baik. Menurutnya, masyarakat merasa dilindungi dan diperhatikan oleh negara.

 

Sebelumnya, Eurico Guterres, Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT), meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan konflik batas darat negara selama 27 tahun di Naktuka.

 

Karena itu, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, ada kemungkinan konflik akan terjadi antara orang Amfoang Utara dan orang Timor Leste yang sekarang mendiami wilayah tersebut.

 

Jika tidak ditangani dengan serius, percayalah. Beberapa waktu lalu, tokoh pejuang yang mendukung integrasi Timor Timur itu menyatakan, "Ini semacam bom waktu, yang bisa meledak kapan saja dan menyebabkan konflik di wilayah perbatasan Naktuka." (*)

 

 

Bandara El Tari Siap Dibuka Rute Penerbangan dari Timor Leste, Australia, dan Malaysia

 

 

Kupang -  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengumumkan rencana untuk membuka rute internasional penting ke Darwin (Australia), Malaysia, dan Timor Leste. Negara-negara ini dianggap memiliki potensi pasar yang besar dan kebutuhan mobilitas yang tinggi, termasuk bagi pekerja migran dari NTT.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Melki saat menghadiri Rapat Reaktivasi Terminal Internasional Bandara El Tari Kupang di Ruang Rapat Bolelebo di Bandara El Tari, Kupang pada Senin, 19 Januari 2026.

Gubernur Melki menyatakan bahwa pembukaan jalur internasional akan membantu pembentukan jalur resmi pekerja migran, meningkatkan pengawasan pemerintah, dan meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.

Gubernur menyatakan bahwa reaktivasi Bandara El Tari merupakan bagian dari rencana besar untuk menjadikan Kupang sebagai simpul transportasi udara dan laut di kawasan Timur Indonesia.

Gubernur menyatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT berharap semua persiapan teknis dan administratif selesai pada akhir Januari 2026. Dia menambahkan, "Reaktivasi Terminal Internasional Bandara El Tari Kupang diharapkan menjadi pintu masuk strategis bagi penerbangan internasional, penguatan layanan pekerja migran, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas NTT."

Gubernur Melki juga meminta operator kargo dan maskapai penerbangan untuk memulai penerbangan internasional perdana segera setelah bandara resmi dibuka, sehingga tidak ada jeda operasional yang terlalu lama.

“Reaktivasi Bandara El Tari sebagai bandara internasional merupakan agenda strategis Pemerintah Provinsi NTT yang harus dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor," kata Gubernur Melki.

“Pada intinya kita harus bergerak bersama untuk memastikan penerbangan internasional ini bisa segera beroperasi dalam waktu dekat," imbuhnya.

Gubernur berharap semua orang melakukan apa yang mereka harus lakukan sesuai kapasitas mereka dan bergerak maju menuju tujuan penerbangan internasional yang akan dimulai pada bulan Februari mendatang.

“Pemerintah Provinsi NTT siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan luar negeri guna mempercepat realisasi penerbangan internasional,” komit Gubernur Melki.

Menurut Teguh Darmawan, General Manager InJourney Airports Bandara El Tari Kupang, terminal internasional perlu dibongkar dan diperbaiki.

 

Tahap pertama difokuskan pada pekerjaan fisik berskala besar. Ini termasuk pembongkaran instalasi lama, perbaikan pipa air dan sanitasi, pendinginan udara, dan perbaikan toilet yang rusak.

 

Tahap kedua adalah pembersihan menyeluruh, juga dikenal sebagai pembersihan umum. Ini dilakukan untuk memastikan terminal bebas dari debu dan sisa material konstruksi.

Pada tahap ketiga, peralatan keimigrasian, keamanan, kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya dipasang.

 

Teguh mengatakan, "Kami menargetkan pekerjaan fisik utama yang kasar dapat diselesaikan dalam satu minggu. Setelah itu, pembersihan menyeluruh dan pemasangan perangkat elektronik agar debu dan material bangunan tidak terganggu." (*)

 

Tim Bakamla NTT Fasilitasi Pemulangan Nelayan dari Timor Leste

Espesial 

Dilipost.com - Pemulangan enam Anak Buah Kapal (ABK) KM Triasmo Sejahtera yang terdampar di perairan Timor Leste dibantu oleh Bakamla RI melalui Stasiun Bakamla Kupang. Serah terima dilakukan pada hari Rabu, 7 Januari 2026, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Atambua, Nusa Tenggara Timur.

Mayor Bakamla Yeanry M. Olang, S.Kom., M.M., Kepala Stasiun Bakamla Kupang, secara resmi menerima keenam ABK dari KBRI Dili dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Kepala PLBN Motaain Atambua menghadiri acara tersebut, bersama dengan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu, dan Malaka, serta personel imigrasi dan lembaga terkait lainnya.

Dalam keterangannya, Nugroho Yuwono Aribhino, Wakil Menteri KBRI Dili, menyatakan bahwa pada 3 Januari 2026, Otoritas Petroleum Nasional Timor Leste (ANP) mengirimkan laporan tentang enam nelayan WNI yang terdampar di kawasan eksplorasi migas Bayu Undan, Timor Gap.

Saat perjalanan kembali melaut, para ABK diketahui mengalami kerusakan mesin kapal, yang menyebabkan mereka terombang-ambing di laut selama beberapa hari karena kekurangan logistik.

Setelah melihat anjungan migas Bayu Undan, para ABK memberikan sinyal darurat dan kapal MMA Coral milik perusahaan migas Santos berhasil dievakuasi. Kapal nelayan yang sempat ditarik kemudian tenggelam karena cuaca buruk.

Selanjutnya, keenam ABK dibawa ke Dili dan ditampung di shelter KBRI Dili. KBRI menawarkan segala kebutuhan dasar mereka, termasuk perawatan kesehatan, dan administrasi pemulangan.

Sebagaimana dilaporkan oleh Mayor Bakamla Yeanry M. Olang, sejak 29 Desember 2025, Stasiun Bakamla Kupang telah menerima laporan kehilangan kontak KM Triasmo Sejahtera.

Sejak saat itu, ada kolaborasi ketat dengan Kantor SAR Kupang, pihak keluarga, dan instansi terkait. Sesuai arahan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah melalui Kepala Zona Bakamla Timur Laksma TNI I Putu Darjatna, Bakamla RI segera memulai koordinasi berjenjang setelah mengetahui bahwa ABK ada di Timor Leste.

Saya berterima kasih karena keenam ABK berhasil ditemukan dalam kondisi sehat dan dapat dipulangkan ke rumah. Mayor Yeanry menyatakan bahwa ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi warga negara Indonesia, khususnya para nelayan.

Selain itu, Bakamla RI mengimbau para nelayan untuk selalu memastikan bahwa kapal siap, memiliki semua dokumen yang diperlukan, dan memiliki alat navigasi dan komunikasi tersedia sebelum melaut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan mempercepat penanganan dalam keadaan darurat di laut.

Setelah proses serah terima di PLBN Motaain, keenam ABK dibawa ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah tersebut untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Seluruh kegiatan berlangsung dengan aman, tenang, dan lancar.

Satu nahkoda dan lima ABK yang dipulangkan adalah Erfan Agus (Nahkoda), Alfurkan Kapitan Lamahala, Juslan Tungga, Kamaruddin, Muhaimin Abas, dan Nawwir Gazali. ****