UNDANA mendorong Pasar Bebas Indonesia-Timor Leste Memperkuat Ekonomi Perbatasan

Foto Spesial/ANTARA

DILIPOST-COM - Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang berkomitmen untuk membangun kawasan pasar bebas Indonesia-Timor Leste. Kawasan ini memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat perbatasan dan mendukung integrasi ekonomi regional.

 

Ketua Panitia Seminar Internasional Fakultas Hukum Undana, Elisabeth Tukan, mengatakan, "Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya adalah untuk menimbang kembali apakah diskursus pembentukan free trade zone ini akan membawa dampak yang positif atau malah sebaliknya negatif, dan apakah pembentukannya bisa menunjukkan optimisme dalam hal perekonomian.

 

Dia mengatakan bahwa saat berbicara tentang kawasan pasar bebas Indonesia-Timor Leste, perlu mempertimbangkan aspek ekonomi dan hukum karena kedua negara adalah anggota Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan tunduk pada berbagai prinsip perdagangan internasional.

 

"Jadi, pada kegiatan hari ini kami tidak hanya melihat dari perspektif ekonomi semata, tetapi juga dari perspektif hukum, karena terkait dengan pembentukan zona perdagangan bebas, kita tidak bisa melupakan ada aspek hukum di dalamnya."

 

Elisabeth mengatakan Provinsi NTT sedang membuat laporan pra-kelayakan sebagai bagian dari penelitian awal, Elisabeth mengatakan bahwa pembentukan zona perdagangan bebas masih menjadi perdebatan pemerintah.

 

Dia mengatakan bahwa, karena pemerintah pusat memiliki otoritas untuk membentuk wilayah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan semua hal yang dibutuhkan pemerintah pusat.

 

Selain faktor ekonomi, penerapan aturan perdagangan bebas harus disesuaikan dengan sifat hubungan antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste, yang memiliki sejarah, hubungan budaya, dan ikatan keluarga.

 

Namun, Elisabeth berpendapat bahwa dengan menerapkan prinsip WTO untuk tujuan khusus, prinsip perdagangan internasional tetap dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat perbatasan.

 

Dari perspektif ekonomi, pembentukan kawasan pasar bebas diharapkan akan membantu mengatasi masalah lintas batas seperti perdagangan ilegal dan penyelundupan barang.

 

“Jadi selain membawa dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat perbatasan, juga bisa menjadi jembatan atau media untuk menyelesaikan masalah lintas batas yang selama ini terjadi antara Indonesia dan Timor Leste, seperti perdagangan ilegal atau penyelundupan barang ilegal antara kedua negara,” katanya.

 

Dengan tema "Kawasan Pasar Bebas Indonesia-Timor Leste: Kerangka Hukum, Peluang Ekonomi, dan Integrasi Regional dalam Sistem Perdagangan GATT/WTO", Seminar Internasional FH Undana mempertemukan akademisi, pemerintah, mahasiswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk berbicara tentang peluang dan tantangan pembentukan kawasan perdagangan bebas.

 

Selain itu, Elisabeth menyatakan bahwa tujuan dari seminar tersebut adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah melalui publikasi ilmiah dan saran politik mengenai pembentukan kawasan pasar bebas. (*)

Wagub Asadoma meminta Oknum Debt Collector yang menahan mobil pelat di Timor Leste ditangkap

Wagub NTT Johni Asadoma saat bertemu dengan Delegasi dari Timor Leste di Kantor Gubernur NTT. /Humas Pemprov NTT

Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang meminta Kepolisian Daerah NTT untuk menangkap individu atau Dept Collector yang diduga menahan mobil Timor Leste saat memasuki wilayah provinsi tersebut.

 

Di Kupang, Jumat, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan bahwa delegasi Timor Leste telah melaporkan kepadanya tentang kemungkinan praktik yang dapat mengganggu hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, terutama NTT dan Timor Leste.

 

“Saya mendapat laporan terkait hal itu dalam pertemuan dengan delegasi RDTL terkait kerja sama NTT-Timor Leste di sektor pariwisata, perdagangan, industri, pertanian, dan peternakan,” katanya.

 

Sebuah laporan menyatakan bahwa debt collector yang tidak bertanggung jawab secara ilegal membuntuti dan menahan mobil Timor Leste dengan pelat nomor negara tersebut saat berada di wilayah NTT.

 

Diduga, kendaraan itu ditahan untuk meminta uang dari pengunjung Timor Leste.

Johni mengatakan bahwa kondisi ini meresahkan dan berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini terjalin antara masyarakat NTT dan Timor Leste, yang selama ini terjalin melalui kerja sama lintas batas dan hubungan sosial ekonomi di kedua wilayah tersebut.

 

Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak masuk akal karena dapat mempengaruhi citra daerah dan menghalangi kerja sama NTT dan Timor Leste, terutama dalam bidang pariwisata dan perdagangan.

 

"Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh tamu maupun investor yang datang ke daerah," katanya.

Pemprov NTT akan melaporkan masalah tersebut kepada Polda NTT untuk penanganan dan Tindakan sesuai  hukum yang berlaku.

 

Selain itu, pemerintah Provinsi NTT mengimbau semua pihak untuk menjaga ketertiban dan mendukung hubungan kerja sama yang harmonis antara NTT dan Timor Leste. (*/rdp)

Operasi Yonarmed 12 Kostrad Amankan 47 Sak Beras Ilegal dari Timor Leste

 

Atambua, dilipost.com – Upaya penyelundupan 47 karung beras merek Columbia dari Timor Leste melalui jalur tidak resmi di wilayah perbatasan telah digagalkan oleh Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad. Tempat kejadian adalah di sekitar Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, di bawah pengawasan Pos Turiscain Kompi II Satgas.

Menurut Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko, S.H., M.Han., Dansatgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad, keberhasilan tersebut menunjukkan kewaspadaan prajurit dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan negara.

Dansatgas menjelaskan bahwa, menurut krinologi, kegagalan tersebut berhasil dilakukan karena personel jaga mencurigai ada kendaraan yang bergerak dari Timor Leste menuju jalur ilegal. Danpos Turiscain segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengerahkan anggota Tim Satgas Intel Kodam IX/Udayana untuk melakukan inspeksi di lokasi.

 Petugas menemukan sejumlah pelaku tengah memikul karung beras menuju wilayah Indonesia ketika mereka tiba di sekitar Sungai Malibaka. Para pelaku langsung melarikan diri saat menyadari kehadiran polisi dan meninggalkan barang bukti di lokasi.

Personel Satgas Pamtas RI–RDTL Yonarmed 12 Kostrad berhasil mendapatkan 47 karung beras berukuran 20 kg. Selanjutnya, barang bukti diserahkan kepada Bea Cukai Atafufu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ada kemungkinan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari kebiasaan penyelundupan lintas batas yang memanfaatkan jalur tidak resmi untuk menghindari pengawasan dari aparat. 

Dansatgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko, S.H., M.Han., menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan dan patroli yang lebih intensif di wilayah perbatasan untuk mencegah segala bentuk tindakan ilegal.

Selain itu, ia mengimbau orang untuk menghindari tindakan ilegal, terutama penyelundupan barang melalui jalur tidak resmi.

Dia tegas mengatakan, "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan perbatasan dengan tidak melakukan aktivitas ilegal yang dapat merugikan negara dan diri sendiri."

Pemkab Malang Memperluas Kerja Sama dengan Incanto Group dari Timor Leste dalam Sektor Peternakan

(Foto: Dok. Prokopim Setda Kabupaten Malang)

Malang, dilipost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperluas jejaring kerja sama dengan dunia internasional yakni Incanto Group dari Timor Leste di sektor peternakan, serta beberapa rencana kerja sama strategis yang pastinya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malag.

Delegasi dari Incanto Group Timor Leste di antaranya Kepala Kabinet Kantor Wakil Perdana Menteri Leo da Costa Oliveira, Direktur Jenderal Pembangunan Pedesaan Filipe Cardoso Vieira, Direktur Nasional Inovasi dan Penguatan Kapasitas Pedesaan Manuel Maria do Santos, Direktur Nasional Infrastruktur Pedesaan Carascalão da Conceição, serta Penasihat Kerja Sama Internasional Geovania Garret Mozinho Freitas diterima langsung oleh Bupati Malang HM. Sanusi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar beserta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang.

Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, kunjungan yang dilakukan oleh delegasi dari Incanto Group Timor Leste tersebut dalam rangka membahas perkembangan sektor peternakan sekaligus menjajaki peluang kerja sama strategis antara kedua pihak, khususnya dalam penguatan produksi, peningkatan kualitas, hingga potensi ekspor komoditas peternakan dari Kabupaten Malang ke Timor Leste.

"Pertemuan bersama Incanto Group fokus pada peningkatan kualitas produksi, transfer teknologi dan perluasan pasar ekspor komoditas peternakan," ujar Sanusi, Selasa (14/4/2026).

Sanusi mengatakan, Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Selain itu, Kabupaten Malang juga memiliki potensi yang besar di berbagai sektor, khususnya di sektor peternakan. Mulai dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia serta peningkatan kapasitas produksi.

"Pemerintah Kabupaten Malang sangat terbuka terhadap peluang kerja sama dengan pihak luar negeri, ungkap Sanusi, (14/4/2026).

Lebih lanjut, Sanusi menegaskan bahwa kerja sama dengan Incanto Group Timor Leste ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya peternak lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami berharap, melalui pertemuan ini dapat terjalin kolaborasi yang saling menguntungkan, terutama dalam peningkatan kualitas produksi, transfer teknologi, serta perluasan akses pasar bagi para peternak," tutur Sanusi.

 Sementara itu, Kepala Kabinet Kantor Wakil Perdana Menteri Timor Leste Leo da Costa Oliveira menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Malang, khususnya Bupati Malang HM. Sanusi yang telah bersedia menyambut delegasi dari Incanto Group Timor Leste di Kabupaten Malang.

 Menurutnya, Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi di sektor peternakan dan sangat menjanjikan untuk dikerjasamakan dan dikembangkan dalam skala internasional.

"Kami melihat adanya peluang besar untuk bekerja sama, terutama dalam pengembangan peternakan berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan pasar di Timor Leste. Kami berharap kerja sama ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret," tandas Leo.

Sebagai informasi, pertemuan antara Pemkab Malang dengan delegasi Incanto Group Timor Leste menjadi langkah awal untuk membangun sinergitas yang kuat untuk membuka peluang investasi baru serta memperkuat jalinan kerja sama internasional di sektor peternakan.

Pemkab Malang Memperluas Kerja Sama dengan Incanto Group dari Timor Leste dalam Sektor Peternakan. (red/dp)

Bandara El Tari Siap Dibuka Rute Penerbangan dari Timor Leste, Australia, dan Malaysia

 

 

Kupang -  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengumumkan rencana untuk membuka rute internasional penting ke Darwin (Australia), Malaysia, dan Timor Leste. Negara-negara ini dianggap memiliki potensi pasar yang besar dan kebutuhan mobilitas yang tinggi, termasuk bagi pekerja migran dari NTT.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Melki saat menghadiri Rapat Reaktivasi Terminal Internasional Bandara El Tari Kupang di Ruang Rapat Bolelebo di Bandara El Tari, Kupang pada Senin, 19 Januari 2026.

Gubernur Melki menyatakan bahwa pembukaan jalur internasional akan membantu pembentukan jalur resmi pekerja migran, meningkatkan pengawasan pemerintah, dan meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.

Gubernur menyatakan bahwa reaktivasi Bandara El Tari merupakan bagian dari rencana besar untuk menjadikan Kupang sebagai simpul transportasi udara dan laut di kawasan Timur Indonesia.

Gubernur menyatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT berharap semua persiapan teknis dan administratif selesai pada akhir Januari 2026. Dia menambahkan, "Reaktivasi Terminal Internasional Bandara El Tari Kupang diharapkan menjadi pintu masuk strategis bagi penerbangan internasional, penguatan layanan pekerja migran, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas NTT."

Gubernur Melki juga meminta operator kargo dan maskapai penerbangan untuk memulai penerbangan internasional perdana segera setelah bandara resmi dibuka, sehingga tidak ada jeda operasional yang terlalu lama.

“Reaktivasi Bandara El Tari sebagai bandara internasional merupakan agenda strategis Pemerintah Provinsi NTT yang harus dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor," kata Gubernur Melki.

“Pada intinya kita harus bergerak bersama untuk memastikan penerbangan internasional ini bisa segera beroperasi dalam waktu dekat," imbuhnya.

Gubernur berharap semua orang melakukan apa yang mereka harus lakukan sesuai kapasitas mereka dan bergerak maju menuju tujuan penerbangan internasional yang akan dimulai pada bulan Februari mendatang.

“Pemerintah Provinsi NTT siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan luar negeri guna mempercepat realisasi penerbangan internasional,” komit Gubernur Melki.

Menurut Teguh Darmawan, General Manager InJourney Airports Bandara El Tari Kupang, terminal internasional perlu dibongkar dan diperbaiki.

 

Tahap pertama difokuskan pada pekerjaan fisik berskala besar. Ini termasuk pembongkaran instalasi lama, perbaikan pipa air dan sanitasi, pendinginan udara, dan perbaikan toilet yang rusak.

 

Tahap kedua adalah pembersihan menyeluruh, juga dikenal sebagai pembersihan umum. Ini dilakukan untuk memastikan terminal bebas dari debu dan sisa material konstruksi.

Pada tahap ketiga, peralatan keimigrasian, keamanan, kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya dipasang.

 

Teguh mengatakan, "Kami menargetkan pekerjaan fisik utama yang kasar dapat diselesaikan dalam satu minggu. Setelah itu, pembersihan menyeluruh dan pemasangan perangkat elektronik agar debu dan material bangunan tidak terganggu." (*)