Kepala BNPPDT Melakukan Jajaki Paspor Gratis untuk Warga Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Foto: ANTARA

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengawasi proses pemberian paspor gratis kepada penduduk yang tinggal di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Untuk membantu warga yang membutuhkan dokumen perjalanan, rencana itu akan didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selasa, 27 Oktober, Maruli menyampaikan rencana ini kepada para kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara online.

"Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu," kata Maruli, dikutip dari Antara, Rabu, 28 Oktober.

Namun, rencana tersebut hanyalah penjajakan. Belum ada keputusan mengenai waktu pelaksanaan paspor dan berapa banyak paspor yang akan diberikan secara gratis.

Maruli juga meminta para kepala PLBN melaporkan kebutuhan masyarakat di sekitar perbatasan, terutama akses air bersih dan jembatan.

Dia berpendapat bahwa pengelolaan perbatasan harus mempertimbangkan masalah yang dihadapi penduduk di wilayah terpencil daripada operasi pos lintas batas.

Maruli menyatakan bahwa dia telah menerima banyak laporan tentang kebutuhan infrastruktur dan air bersih. Akibatnya, setiap PLBN diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada di wilayahnya sehingga penanganannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah pembangunan jembatan sederhana yang panjangnya sekitar 15 meter.

Maruli melihat kemungkinan bahwa pembangunan jembatan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.

Untuk program jembatan dan air bersih, tolong catat di daerah. Dia berkata, "Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini."

Maruli menekankan masalah sampah di wilayah PLBN selain infrastruktur. Salah satu opsi penanganan yang dia tawarkan adalah insinerator atau alat pembakar sampah.

Namun demikian, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Maruli mengusulkan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar solar. Selain itu, rencana ini harus mempertimbangkan peraturan dan kesesuaian teknologi dengan kondisi di wilayah perbatasan.

Dia mengklaim bahwa masalah yang dihadapi setiap wilayah tidak selalu identik. Akibatnya, laporan dari para kepala PLBN diperlukan untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Marili menyatakan bahwa pihaknya memiliki beberapa ide untuk mengatasi masalah yang diajukan para kepala PLBN.

"Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada," katanya.

Saat ini, BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di kawasan perbatasan Indonesia. Hasil pendataan kebutuhan warga, termasuk jembatan dan air bersih, akan menjadi bahan penyusunan langkah penanganan di masing-masing wilayah.